Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kerajaan Arab Saudi atas dedikasi dan pelayanan prima yang diberikan kepada jemaah haji dan umrah asal Indonesia. Pujian ini dilontarkan Prabowo saat melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud (MBS), di Istana Al-Salam, Jeddah, pada Rabu, 2 Juli 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen tinggi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam melayani Dua Masjid Suci serta seluruh jemaah haji dan umrah, termasuk para peziarah lainnya. Ia juga menggarisbawahi tingkat koordinasi yang sangat baik antara kedua negara, yang berperan penting dalam menjamin kenyamanan dan kesejahteraan jemaah haji serta umrah asal Indonesia. Keterangan ini disampaikan oleh pensiunan Jenderal TNI tersebut, berdasarkan rilis tertulis dari Sekretariat Presiden pada Kamis, 3 Juli 2025.
Meskipun demikian, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana terkait apakah agenda pertemuan turut mencakup pembahasan mengenai kuota haji untuk tahun depan atau rencana pengembangan infrastruktur haji di Indonesia. Di sisi lain, Pangeran MBS menyampaikan salam hangat dari Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud kepada Presiden Prabowo, disertai doa terbaik bagi kesehatan dan kemakmuran bangsa Indonesia.
Lebih lanjut, dalam pertemuan penting tersebut, Presiden Prabowo dan Pangeran MBS mencapai kesepakatan signifikan mengenai sejumlah kerja sama strategis di berbagai bidang, meliputi ekonomi, investasi, dan energi. Kesepakatan ini diwujudkan melalui penandatanganan berbagai perjanjian dan nota kesepahaman antara para pelaku usaha dari Indonesia dan Arab Saudi, dengan total nilai fantastis mencapai sekitar USD 27 miliar, atau setara dengan Rp 437,2 triliun. Rincian kesepakatan tersebut mencakup pengembangan energi bersih, industri petrokimia, serta layanan bahan bakar penerbangan, menunjukkan potensi besar kolaborasi kedua negara.
Dalam kunjungan kenegaraan tersebut, Presiden Prabowo turut didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, salah satu anggota penting Kabinet Merah Putih. Kepada Tempo, melalui pesan pendek pada Selasa, 1 Juli 2025, Imam Besar Masjid Istiqlal ini mengonfirmasi kehadirannya di Arab Saudi dengan tujuan utama “mengurus haji.” Kehadiran Menteri Agama ini menjadi sorotan, mengingat pelaksanaan ibadah haji Indonesia pada tahun 2025 ini dianggap menghadapi berbagai masalah. Hal ini bahkan mendorong Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta untuk melayangkan nota diplomatik pada 16 Juni 2025, berisi catatan serius terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Beberapa isu krusial yang menjadi poin perhatian dalam nota diplomatik tersebut antara lain adalah masalah keselarasan data jemaah, pergerakan jemaah dari Madinah ke Mekah yang dinilai tidak sesuai prosedur standar, penempatan jemaah di akomodasi hotel di Mekah, aspek kesehatan, serta tata cara penyembelihan hewan dam. Catatan ini mengindikasikan perlunya perbaikan sistematis dalam penyelenggaraan haji.
Menanggapi hal ini, Pemerintah Arab Saudi telah proaktif dengan menyampaikan lini masa atau timeline resmi penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 1447 Hijriah atau 2026. Informasi mengenai tahapan persiapan haji tahun depan ini telah diberikan dalam pertemuan penutupan penyelenggaraan haji 2025 di Makkah, tepatnya pada 12 Zulhijjah 1446 H atau 8 Juni 2025 lalu. Seiring dengan upaya perbaikan, terdapat juga perubahan signifikan dalam struktur pengelolaan haji di Indonesia. Mulai tahun depan, Badan Penyelenggara (BP) Haji akan mengambil alih sepenuhnya kewenangan pengelolaan ibadah haji yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama, menandai era baru dalam manajemen haji nasional.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman di Jeddah pada 2 Juli 2025, menyampaikan apresiasi atas pelayanan prima Kerajaan Arab Saudi kepada jemaah haji dan umrah Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, disepakati kerja sama strategis di berbagai bidang termasuk ekonomi, investasi, dan energi, dengan nilai total mencapai USD 27 miliar. Kesepakatan ini meliputi pengembangan energi bersih, industri petrokimia, dan layanan bahan bakar penerbangan.
Kunjungan ini juga disorot karena permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025, yang memicu catatan diplomatik dari Kedutaan Arab Saudi terkait isu data dan prosedur jemaah. Sebagai langkah perbaikan, Pemerintah Arab Saudi telah menyampaikan lini masa resmi untuk penyelenggaraan haji 2026. Mulai tahun depan, Badan Penyelenggara Haji akan mengambil alih sepenuhnya kewenangan pengelolaan ibadah haji dari Kementerian Agama di Indonesia.
