Top Indo Apps – , JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini menyambut kunjungan First Deputy Managing Director of IMF Gita Gopinath di Jakarta pada Jumat (20/6/2025). Momen penting ini diabadikan dan dibagikan oleh Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati, di mana ia mengungkapkan berbagai pembahasan strategis terkait kondisi perekonomian Indonesia dan dinamika ekonomi dunia.
Dalam pertemuan tersebut, bendahara negara menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia dan banyak negara lain, yaitu menjaga laju pertumbuhan ekonomi agar tetap tinggi. Tantangan ini kian kompleks dengan adanya disrupsi rantai pasok global, kebijakan suku bunga ‘higher for longer’ yang berkelanjutan, risiko inflasi tinggi, serta gejala pelemahan ekonomi dunia secara menyeluruh.
Menanggapi kondisi global yang penuh ketidakpastian, Sri Mulyani menegaskan komitmen Indonesia untuk senantiasa waspada terhadap berbagai rambatan eksternal yang berpotensi berdampak negatif pada perekonomian domestik. Pemerintah, lanjutnya, akan terus mengelola APBN dengan hati-hati dan bijaksana, terutama dalam upaya menjaga daya beli masyarakat melalui beragam stimulus yang efektif.
“Selain itu, Indonesia juga berkomitmen akan menjaga defisit tetap terkendali sesuai batas yang ditentukan dalam UU APBN,” ujar Sri Mulyani melalui keterangan unggahannya pada Jumat (20/6/2025). Merujuk pada UU APBN 2025, ambang batas defisit ditetapkan sebesar 2,53% dari produk domestik bruto (PDB), atau setara dengan Rp616,2 triliun. Hingga Mei 2025, APBN mencatat defisit sebesar 0,09% dari PDB, atau setara dengan Rp21 triliun.
Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, akan terus mengupayakan pembangunan Indonesia dapat terus berjalan dan berkelanjutan, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. “Kita optimis, namun tetap waspada. Semoga dengan sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, kita dapat menjaga pertumbuhan Indonesia tetap berkelanjutan,” pungkasnya penuh harap.
Ancaman Pelebaran Defisit
Di tengah gejolak global, APBN 2025 juga dihadapkan pada ancaman pelebaran defisit yang berasal dari eskalasi perang dagang, yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump, serta perkembangan terbaru konflik Israel-Iran. Asumsi makro APBN 2025 menetapkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$82 per barel. Namun, laporan Bloomberg mengindikasikan bahwa harga minyak mentah dunia berpotensi melonjak di atas US$100 per barel jika konflik Israel-Iran terus memanas.
Analisis sensitivitas APBN 2025 menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga ICP sebesar US$1 akan menyebabkan pembengkakan belanja negara hingga Rp10,1 triliun. Di sisi lain, kenaikan ICP sebesar US$1 hanya akan meningkatkan pendapatan negara sebesar Rp3,2 triliun. “Kenaikan sisi belanja lebih besar dibandingkan sisi penerimaan. Artinya, kenaikan harga minyak akan meningkatkan defisit anggaran,” terang Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, kepada Bisnis pada Minggu (15/6/2025).
Fajry menjelaskan bahwa meskipun kenaikan harga minyak memberikan dampak positif pada sisi penerimaan negara melalui potensi peningkatan setoran Pajak Penghasilan (PPh) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) minyak dan gas (migas), namun hal ini juga memicu peningkatan pada sisi belanja negara, terutama untuk subsidi energi dan setoran dana bagi hasil migas kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, Fajry mengingatkan pentingnya pemerintah melakukan penyesuaian anggaran jika tren harga ICP terus menjauh dari asumsi APBN 2025. Namun, ia tidak menyetujui penyesuaian tersebut dilakukan dengan menaikkan harga BBM atau tabung LPG 3 kg.
“Dengan kondisi ekonomi yang ada dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang tinggi, mencabut subsidi energi bukan opsi yang tepat,” pungkas Fajry, menekankan perlunya kebijakan yang bijaksana dan peka terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Ringkasan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan First Deputy Managing Director IMF Gita Gopinath di Jakarta, membahas kondisi ekonomi Indonesia dan global. Pertemuan tersebut menyoroti tantangan menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah disrupsi rantai pasok, suku bunga tinggi, dan inflasi. Sri Mulyani menegaskan komitmen Indonesia untuk mengelola APBN secara hati-hati, menjaga daya beli masyarakat, dan mengendalikan defisit sesuai batas UU APBN 2025 sebesar 2,53% dari PDB.
Hingga Mei 2025, defisit APBN Indonesia tercatat aman di 0,09% dari PDB. Namun, APBN 2025 menghadapi risiko pelebaran defisit akibat potensi perang dagang dan konflik geopolitik yang dapat menaikkan harga minyak mentah. Kenaikan harga minyak (ICP) di atas asumsi APBN 2025 sebesar US$82 per barel akan meningkatkan belanja negara lebih besar dari penerimaan, memperlebar defisit. Para ahli mengingatkan perlunya penyesuaian anggaran jika tren harga ICP terus menjauh dari asumsi, tetapi tidak menyetujui kenaikan harga BBM atau tabung LPG 3 kg.
