Bank sentral dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) negara-negara BRICS telah mencapai kesepakatan penting untuk memperkuat kerja sama internasional. Komitmen ini difokuskan pada pendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan, yang merupakan fondasi krusial bagi stabilitas ekonomi global.
Lebih lanjut, negara-negara BRICS juga menegaskan dukungan mereka terhadap peningkatan inklusivitas dan representasi negara berkembang dalam tata kelola global. Hal ini diwujudkan melalui penguatan koordinasi kebijakan yang lebih erat, serta peningkatan transparansi dan pertukaran informasi antar-anggota. Langkah strategis ini bertujuan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di tengah dinamika global yang kompleks.
Kesepakatan dan komitmen ini tercapai dalam rangkaian Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS, yang sukses diselenggarakan pada tanggal 4-5 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil. Pertemuan ini menjadi forum vital bagi negara-negara anggota untuk menyelaraskan visi dan strategi ekonomi mereka.
Indonesia menunjukkan peran aktifnya dalam pertemuan tersebut, dengan delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, dan Wakil Menteri Keuangan RI, Thomas A. M. Djiwandono. Keterlibatan signifikan Bank Indonesia dalam forum BRICS ini merupakan wujud dukungan nyata terhadap langkah strategis Pemerintah Indonesia untuk memperkuat posisi global negara, membuka peluang ekonomi baru yang prospektif, serta memperkokoh peran Indonesia sebagai penghubung strategis antara negara maju dan berkembang di kancah internasional.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menyoroti urgensi kebijakan moneter yang senantiasa bersifat forward-looking dan pre-emptive. Kebijakan ini dinilai esensial untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah tantangan global.
Bank Indonesia sendiri terus memperkuat bauran kebijakannya, antara lain melalui penerapan simulasi berbasis skenario guna mengantisipasi potensi dampak rambatan dari gejolak global. Langkah proaktif ini diperkuat dengan koordinasi yang erat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan nasional. Dukungan lainnya meliputi upaya pendalaman pasar keuangan, penguatan kerja sama kawasan, serta penyampaian komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten, yang semuanya bertujuan untuk mengelola ekspektasi publik dan meningkatkan kredibilitas kebijakan.
Menatap ke depan, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangannya pada Selasa (8/7), mengungkapkan bahwa negara-negara BRICS bersepakat untuk terus memperkuat kerja sama internasional. Fokus utama akan diarahkan pada eksplorasi peluang kolaborasi di sejumlah area strategis, termasuk pengembangan sistem pembayaran, penguatan jaring pengaman keuangan internasional (JPKI), pembiayaan berkelanjutan, serta peningkatan keamanan siber guna menghadapi tantangan digital masa depan.
Ringkasan
Bank sentral dan Kementerian Keuangan negara-negara BRICS telah sepakat untuk memperkuat kerja sama internasional guna mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan. Komitmen ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi global serta meningkatkan inklusivitas dan representasi negara berkembang dalam tata kelola global melalui koordinasi kebijakan yang lebih erat. Kesepakatan ini dicapai dalam rangkaian Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS di Rio de Janeiro, Brasil.
Indonesia menunjukkan peran aktif dalam pertemuan tersebut, dengan Bank Indonesia menekankan pentingnya kebijakan moneter yang antisipatif untuk stabilitas ekonomi berkelanjutan. Ke depan, negara-negara BRICS akan terus memperkuat kerja sama internasional. Fokus kolaborasi meliputi pengembangan sistem pembayaran, penguatan jaring pengaman keuangan, pembiayaan berkelanjutan, dan peningkatan keamanan siber.
