WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Dalam sebuah momen yang penuh simbolisme, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi menandatangani rancangan undang-undang (RUU) pajak dan belanja andalannya menjadi undang-undang pada Jumat (4/7/2025). Penandatanganan ini bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan AS, menambah nuansa patriotisme pada pencapaian politik tersebut.
Upacara megah di Gedung Putih menjadi saksi bisu pengesahan beleid yang disebut Trump sebagai “One Big Beautiful Bill” ini. Puncak perayaan tersebut diwarnai dengan penampilan spektakuler pesawat pengebom siluman B-2 yang melintas gagah di udara, melambangkan kekuatan dan ambisi Amerika di bawah kepemimpinannya.
“Amerika menang, menang, menang seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya,” seru Trump dengan penuh keyakinan, seperti dikutip dari kantor berita AFP, saat dikelilingi oleh para anggota parlemen dari Partai Republik yang telah gigih mendukung pengesahan RUU tersebut.
Undang-undang yang baru diteken ini mencerminkan sejumlah agenda krusial dari janji kampanyenya, mulai dari perpanjangan pemotongan pajak yang telah berlaku sejak masa jabatan pertamanya, peningkatan signifikan anggaran militer, hingga alokasi dana besar untuk memperkuat program deportasi imigran yang menjadi prioritas pemerintahannya.
Dibayangi kritik dan kekhawatiran defisit
Meski dipandang sebagai kemenangan politik monumental bagi Presiden Trump, pengesahan RUU ini tidak luput dari gelombang kritik tajam, terutama dari Partai Demokrat dan sejumlah ekonom terkemuka. Salah satu kekhawatiran utama yang mengemuka adalah potensi dampaknya terhadap defisit anggaran AS, yang diperkirakan akan membengkak hingga 3,4 triliun dollar AS (sekitar Rp 55 kuadriliun) dalam satu dekade mendatang.
Perjalanan pengesahan RUU ini juga penuh intrik politik. Bahkan, beberapa anggota Partai Republik dilaporkan sempat ragu dan enggan memberikan suara dukungan. Namun, berkat kegigihan Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, dukungan berhasil digalang menjelang pemungutan suara akhir. RUU tersebut akhirnya disahkan dengan selisih tipis, yakni 218 suara mendukung dan 214 menolak, menunjukkan betapa ketatnya persaingan politik yang melingkupinya. Dalam acara perayaan di Gedung Putih, Trump secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Johnson, memuji “Pekerjaan yang luar biasa,”.
Bagian paling kontroversial dari undang-undang ini adalah pemangkasan besar-besaran terhadap program kesejahteraan sosial, termasuk Medicaid—program asuransi kesehatan vital bagi warga berpenghasilan rendah—dan bantuan pangan federal. Berbagai analisis menunjukkan bahwa tak kurang dari 17 juta warga AS berisiko kehilangan perlindungan asuransi kesehatan mereka, bahkan beberapa rumah sakit di wilayah pedesaan diperkirakan akan tutup akibat hilangnya pendanaan signifikan ini.
Akan tetapi, Presiden Trump dengan tegas menepis kekhawatiran tersebut. “Mereka telah mengembangkan garis standar, dan kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. ‘Oh, itu berbahaya. Oh, semua orang akan mati.’ Itu justru sebaliknya,” ucapnya, meremehkan kritik yang ada.
Kritik dari Elon Musk dan harapan Demokrat
Kontroversi seputar undang-undang ini tidak hanya datang dari kalangan politisi dan ekonom. Elon Musk, seorang tokoh teknologi yang sebelumnya dikenal sebagai sekutu Trump, kini muncul sebagai salah satu kritikus terkerasnya. Musk bahkan secara terbuka menyatakan niatnya untuk membentuk partai politik baru sebagai tandingan Partai Republik, menunjukkan tingkat ketidaksetujuannya yang mendalam terhadap arah kebijakan ini.
Sementara itu, Partai Demokrat menaruh harapan besar bahwa oposisi publik terhadap undang-undang tersebut dapat menjadi amunisi politik yang kuat dalam pemilu paruh waktu 2026. Mereka berargumen bahwa RUU ini adalah bentuk nyata dari redistribusi kekayaan yang tidak adil, memindahkan beban dari kelompok masyarakat termiskin kepada kalangan terkaya di Amerika.
Perayaan meriah di Gedung Putih
Di balik segala kontroversi yang menyelimutinya, Donald Trump tetap memilih untuk merayakan penandatanganan undang-undang ini dengan cara yang paling meriah. Bersama Ibu Negara Melania Trump, ia menyaksikan dari balkon Gedung Putih saat dua pesawat pengebom B-2 terbang rendah, disusul oleh deru jet tempur F-35 dan F-22 yang membelah langit Washington. Pilot yang pernah melakukan serangan udara ke fasilitas nuklir Iran bahkan disebut ikut diundang ke acara tersebut, yang juga menyuguhkan piknik meriah untuk keluarga militer di halaman South Lawn.
“Dua minggu terakhir, tidak pernah ada yang seperti ini, sejauh menyangkut kemenangan,” ucap Trump dengan nada penuh percaya diri, menyiratkan bahwa pengesahan ini adalah puncak dari serangkaian keberhasilan politik.
Namun, di tengah suasana perayaan yang euforia, sejumlah warga di Washington menunjukkan sikap yang berbeda. “Kemarin adalah hari yang mengerikan, hari ini adalah bagian terbaik dari Amerika,” ujar Elisabeth Hubir, warga berusia 70 tahun yang turut menghadiri parade Empat Juli, menangkap dualisme perasaan publik terhadap momen bersejarah ini.
Ringkasan
Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menandatangani rancangan undang-undang pajak dan belanja andalannya menjadi undang-undang pada 4 Juli 2025, bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan AS. Upacara penandatanganan di Gedung Putih dimeriahkan dengan penampilan pesawat pengebom siluman B-2, melambangkan kekuatan AS. Undang-undang baru ini mencakup perpanjangan pemotongan pajak, peningkatan anggaran militer, serta alokasi dana besar untuk program deportasi imigran.
Pengesahan RUU ini menuai kritik tajam, terutama dari Partai Demokrat dan ekonom, yang mengkhawatirkan potensi peningkatan defisit anggaran AS hingga $3,4 triliun. Bagian paling kontroversial adalah pemangkasan program kesejahteraan sosial seperti Medicaid, yang berisiko membuat jutaan warga kehilangan asuransi kesehatan. Meski Trump menepis kekhawatiran ini, oposisi publik dan beberapa tokoh seperti Elon Musk menyuarakan ketidaksetujuan, memberikan harapan bagi Partai Demokrat untuk pemilu paruh waktu 2026.
