Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Limited menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada jemaah haji Indonesia terkait kendala layanan konsumsi yang terjadi pada 14 Zulhijah 1446 H. Insiden ini, yang sebagian besar dialami jemaah di sejumlah hotel di Makkah, menimbulkan ketidaknyamanan setelah fase puncak ibadah haji.
Direktur BPKH Limited, Sidiq Haryono, menegaskan bahwa pihaknya sangat memahami krusialnya layanan konsumsi bagi kenyamanan jemaah, terutama setelah melalui puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji, BPKH Limited telah menggandeng 15 mitra dapur lokal. Namun, Sidiq mengakui adanya kendala teknis operasional pada beberapa mitra yang berdampak langsung pada ketepatan dan optimalnya distribusi makanan.
“Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada para jemaah atas keterlambatan layanan konsumsi pada hari pertama pasca-Armuzna. Beberapa mitra dapur memang mengalami gangguan operasional yang berdampak pada ketepatan distribusi,” jelas Sidiq melalui keterangan tertulis, Kamis (12/6). Menanggapi permasalahan ini, BPKH Limited segera mengambil langkah cepat dengan mendistribusikan makanan pengganti seperti nasi bukhari, shawarma, dan makanan siap saji sebagai solusi sementara. Meski demikian, pihak BPKH Limited menyadari bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan jemaah, mengingat pentingnya kualitas dan ketepatan waktu dalam layanan konsumsi haji.
Sebagai bentuk tanggung jawab dan penghargaan atas kesabaran jemaah, BPKH Limited juga memberikan kompensasi finansial. Jemaah haji yang tidak menerima konsumsi berhak mendapatkan 10 riyal untuk makan pagi dan 15 riyal untuk makan siang serta malam. Langkah ini menunjukkan komitmen BPKH Limited dalam memastikan hak jemaah tetap terpenuhi di tengah kendala yang terjadi.
Menyikapi insiden ini, Direktur BPKH Limited lainnya, Iman Nikmatullah, menegaskan komitmen penuh pihaknya untuk mengevaluasi secara menyeluruh dan memperbaiki sistem logistik. Fokus perbaikan akan mencakup kesiapan mitra serta koordinasi lapangan agar layanan serupa di masa mendatang dapat terselenggara lebih tertata, profesional, dan minim kendala. “Kami sangat menghargai kesabaran dan pengertian para jemaah atas kondisi ini. Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus kami jaga dengan perbaikan terus-menerus,” ujar Iman.
BPKH Limited juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh petugas haji, mitra lokal, dan para relawan yang telah sigap membantu upaya perbaikan layanan di lapangan. Perlu dicatat, di musim haji 1446 H ini, BPKH Limited juga sukses menjalankan berbagai layanan pendukung jemaah lainnya yang relatif lancar dan mendapat respons positif.
Selain penyediaan fresh meal pada 14–15 Zulhijah, BPKH Limited secara aktif menyalurkan makanan siap saji (RTE), menyediakan bumbu Nusantara khusus bagi dapur katering di Makkah dan Madinah untuk cita rasa yang familiar, serta mengelola area komersial di hotel jemaah guna mendukung pelaku UMKM Indonesia. Tak hanya itu, untuk kemudahan logistik jemaah, BPKH Limited juga bekerja sama dengan perusahaan kargo terkemuka dalam pengiriman barang ke tanah air.
Ringkasan
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Limited menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan layanan konsumsi jemaah haji Indonesia pada 14 Zulhijah 1446 H, yang sebagian besar dialami di hotel-hotel Makkah. Kendala ini, yang terjadi pasca-Armuzna, disebabkan oleh gangguan teknis operasional pada beberapa mitra dapur lokal yang berdampak langsung pada ketepatan distribusi makanan. Direktur BPKH Limited, Sidiq Haryono, mengakui insiden tersebut menimbulkan ketidaknyamanan bagi jemaah.
Sebagai langkah cepat, BPKH Limited mendistribusikan makanan pengganti seperti nasi bukhari dan makanan siap saji sebagai solusi sementara. Jemaah yang tidak menerima konsumsi juga berhak mendapatkan kompensasi finansial sebesar 10 riyal untuk makan pagi dan 15 riyal untuk makan siang serta malam. BPKH Limited berkomitmen penuh untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem logistik secara menyeluruh agar layanan serupa di masa mendatang dapat terselenggara lebih tertata dan minim kendala.
